Mahasiswa Subulussalam Kumpul Koin untuk Australia

SUBULUSSALAM - Ratusan mahasiswa Sekolah Teknik Poli Profesi (STPP) Kota Subulussalam Kamis (26/2) juga menggelar aksi pengumpulan koin untuk Australia, dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri (PM) Tony Abbott yang meminta Indonesia membalas budi negara tersebut karena telah membantu Aceh saat musibah tsunami tahun 2004 lalu.

Tony Abbott meminta bantuan --yang ternyata sebagian besar merupakan pinjaman lunak itu-- menjadi pertimbangan bagi Pemerintah RI agar tidak menghukum mati dua warga Australia kelompok ‘Bali Nine’ yang terjerat kasus penyelundupan heroin beberapa waktu lalu. Aksi mahasiswa yang juga diikuti dua anggota DPRK Subulussalam, Rasumin SE dan Hepi Sinaga itu, digelar di Tugu Bank Aceh, Simpang Runding, Subulussalam.

Para mahasiswa yang dikoordinir Nur Jamil, ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Profesi (Himatip), mengumpulkan koin dengan berjalan kaki dari lokasi kampus mereka di Jalan Malikussaleh menuju Tugu Bank Aceh Simpang Runding. Turut dalam aksi tersebut pengelola dan dosen kampus STPP, Adi Subandi dan Kandong Maha.

Di lokasi tugu Bank Aceh, para mahasiswa menyodorkan kardus tempat pengumpulan koin kepada setiap pengendara yang melintas. “Mohon bantuan koin dari bapak dan ibu, abang dan kakak kami, untuk kita sumbangkan kepada Pemerintah Australia,” ujar mahasiswa.

Baca Selengkapnya

AMPES Desak Polisi Usut Kasus Dinas PU Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Sejumlah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (AMPES) menggelar aksi unjuk rasa, Senin (16/3/2015) siang ini di pertigaan tugu Bank Aceh Jalan Teuku Umar, Subulussalam Selatan. Aksi tersebut mendesak pihak kepolisian dan kejaksaan menuntaskan dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Subulussalam.


Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengaku kecewa lambannya proses pengusutan sejumlah kasus korupsi di Kota Subulussalam. Seperti halnya di DPU Kota subulussalam dugaan proyek bermasalah bernilai Rp 14, 2 miliar yang telah ditangani kepolisian namun belum ada kejelasan. AMPES menilai adanya upaya pihak tertentu meredam kasus dengan modus proyek terkait. Karenanya, AMPES mendesak polisi segera menuntaskan kasus dugaan korupsi di negeri 'Sada Kata' itu.
Wali kota Subulussalam Merah Sakti pun diminta mencopot kepala Dinas PU Subulussalam. Selain di DPU, Ampes juga menyoroti kasus pengadaan buku di Dinas Pendidikan. Aksi AMPES yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian setempat.

Baca Selengkapnya

PAN Singkil Minta DPW Evaluasi Kinerja Kader di DPRA

SUBULUSSALAM - Kader Partai Amanat Nasional (PAN) di Aceh Singkil meminta pimpinan PAN Aceh untuk mengevaluasi kinerja kader PAN asal daerah pemilihan (dapil) sembilan yang duduk sebagai anggota DPR Aceh. Mereka menyatakan, sejauh ini satu-satunya kader PAN dari dapil-9 (Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam) belum memberikan kontribusi bagi Aceh  Singkil.

Anggota Fraksi PAN DPRA dari dapil 9, Ir Hj Liswani yang dikonfirmasi Serambi mengaku bingung dengan keluhan DPD PAN Singkil soal minim perhatian. Menurutnya, perhatian anggota DPRA bukan hanya untuk DPD, melainkan kepada masyarakat banyak. Kalau mau objektif tanyakan saja kepada masyarakat yang masuk dalam dapil saya, karena kalau ditanya sama saya, seolah-olah membela diri,” kata Liswani.
Desakan evaluasi terhadap anggota F-PAN DPRA dari dapil sembilan disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Aceh Singkil, Yulihardin kepada tim evaluasi DPW PAN Aceh, Rabu (15/4) lalu.

Yulihardin yang juga Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil mengaku secara organisasi kepartaian tidak ada masalah yang terjadi di tubuh PAN Aceh Singkil. Hanya saja, menurut Yulihardin dia menemui tim evaluasi DPW PAN Aceh untuk menyampaikan sejumlah keluhan terkait kinerja anggota DPRA PAN dari dapil sembilan.

Dikatakan, sejauh ini DPD PAN Aceh Singkil merasa minimnya perhatian anggota DPR Aceh dari partai berlambang matahari itu. “Karena di Singkil sama sekali tidak punya wakil asli putra daerah di DPRA, kalau Subulussalam okelah ada satu orang walau dari partai lain tapi ada putranya jadi wakil di DPRA, makanya peran anggota DPRA asal PAN dari dapil 9 sangat dibutuhkan,” ujar Yulihardin.
Menurut dia, permintaan evaluasi terhadap anggota DPRA dari PAN disampaikan oleh DPD PAN Singkil secara tertulis. Bahkan, Yulihardin meminta DPW memberikan sanksi, termasuk kemungkinan mengganti (PAW) anggota DPRA yang tidak ada perhatian terhadap daerah. Sehingga, kata Yulihardin, kerja para anggota DPRA dapat lebih optimal dalam membangun daerah dan membantu membesarkan partai.

Ketua tim evaluasi dari DPW PAN Aceh, Syahrul Miswar yang dikonfirmasi Serambi membenarkan selain kisruh internal PAN Subulussalam dan Aceh Singkil, timbul pula persoalan lain menyangkut kinerja anggota DPRA dari dapil sembilan. Keluhan tersebut, menurut Syahrul disampaikan oleh kader di Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam. ”Jadi kami juga menemukan masalah lain, yakni menyangkut kinerja anggota DPRA yang dikeluhkan kawan-kawan di daerah,” ujar Syahrul.

Syahrul berjanji akan membawa persoalan ini ke rapat pengurus harian DPW PAN Aceh. Aspirasi tersebut, menurut Syahrul sah-sah saja, dan memang seharusnya siapapun yang duduk wajib memperhatikan partai pengusungnya atau konstituen. Karenanya, Syahrul berjanji DPW akan segera membenahi berbagai persoalan di tubuh PAN dalam rangka memperbaiki partai tersebut ke depannya.

Anggota DPRA dari PAN asal daerah pemilihan (dapil) 9, Ir Hj Liswani, yang dimintai tanggapannya mengatakan, perhatian anggota DPRA bukan hanya untuk pengurus partai (DPD), melainkan kepada masyarakat banyak. Makanya, kata Liswani, dia bingung dan tidak paham dengan keluhan DPD PAN Aceh Singkil soal minim perhatian.

“Maksudnya apa, yang tidak diperhatikan itu apa, tidak mengerti saya. Kalau mau objektif tanyakan saja kepada masyarakat yang masuk dalam dapil saya, karena kalau ditanya sama saya, seolah-olah membela diri,” kata Liswani menjawab Serambi via telepon, Rabu (15/4) lalu.
Terkait desakan evaluasi bahkan meminta dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya, Liswani dengan santai mengatakan bahwa tidak seenaknya mem-PAW seseorang dari anggota DPR. Menurutnya, anggota dewan baru bisa di-PAW jika terbukti melanggar hukum atau kode etik, serta meninggal dunia. “Ada syaratnya, jadi tidak semudah itu mem-PAW-kan orang, itu hanya ada segelintir orang yang tidak senang dengan saya, yang mencari-cari masalah bilang saya tidak perhatian dan segala macam,” ujar Liswani.

Liswani juga mengatakan, dirinya sudah memasukkan program-program untuk masyarakat Singkil dan Subulussalam ke dalam APBA 2015. Hanya saja, kata dia, semua program yang dia masukkan telah dicoret oleh pihak eksekutif. Namun demikian, Liswani mempersilakan jika memang ada pihak yang meminta evaluasi terhadap dirinya.(lid)

Baca Selengkapnya